Jika masyarakat diharuskan beralih ke Pertamax, yang harganya lebih mahal ketimbang Premium dan Pertalite, maka hal tersebut akan melahirkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap komponen ekonomi lainnya, seperti kenaikan tarif angkutan umum dan harga bahan pangan, kata Mohammad Faisal, direktur eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
“Dampak tidak langsungnya itu harga pangan akan lebih mahal, karena harga pangan ini sangat sensitif terhadap harga BBM, dan biasanya [kenaikan] harga BBM akan menaikkan inflasi untuk komponen transportasi. Yang kedua, itu juga akan menaikkan inflasi untuk komponen bahan pangan.
“Jadi masyarakat akan lebih diberatkan, bukan hanya dari harga BBM yang mahal, tapi harga barang-barang pangan, harga kebutuhan pokok yang juga lebih mahal,” imbuhnya.
Ia menambahkan, kesuksesan rencana penghapusan kedua jenis BBM tersebut tergantung pada pemilihan waktunya. Jika dilaksanakan di tengah pandemi seperti sekarang ini, Mohammad mengatakan hal itu akan bertentangan dengan program pemerintah lainnya seperti Pemulihan Ekonomi Nasional, atau PEN.
“Kalau kebijakan ini keluar, harga BBM yang bisa dijangkau masyarakat, itu makin lama makin naik, yang terjadi justru kontraproduktif kepada upaya pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat justru malah digerogoti.
“Di sisi lain ada PEN, di mana bansos, bantuan langsung tunai, yang [diberikan] justru [karena] ingin menaikkan daya beli masyarakat Jadi timing-nya tidak tepat. Alasannya [Pertamina] adalah karena ada program langit biru, yang lebih ramah lingkungan, namun saya rasa timing-nya tidak sekarang,” jelas Mohammad.
