Meski keputusan tersebut sah secara konstitusional, karena merupakan bagian dari hak prerogatif presiden – banyak yang menilai bahwa ini bukan sekadar urusan hukum. Ini adalah gerakan politik, dengan efek domino yang menjangkau hingga ke inti kekuasaan.

Satu Keputusan, Banyak Efek
Pepatah lama “sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui” seolah menjadi gambaran paling tepat. Dengan satu kebijakan, Presiden tak hanya membebaskan dua tokoh nasional dari belenggu hukum, tetapi juga membuka ruang konsolidasi politik.

Tom Lembong, dikenal sebagai mantan menteri, selama ini jarang disebut dalam konflik besar politik. Namun, keterlibatannya dalam gelombang pengampunan ini menimbulkan tanya: apakah ia hanya ‘terbawa arus’, atau ada peran strategis yang lebih dalam?

Di sisi lain, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, dianggap sebagai sosok sentral dalam pusaran ini. Keputusan pemberian amnesti terhadapnya dinilai sebagai sinyal kuat untuk meredakan ketegangan antara pemerintah dan partai politik besar, sekaligus menjalin kembali relasi strategis dengan PDIP.

Reaksi Publik, Apresiasi dan Kritik Bertemu di Tengah Jalan
Langkah Presiden ini menyulut perdebatan di berbagai ruang, dari media sosial, ruang redaksi, hingga forum kampus. Ada yang melihat ini sebagai bentuk kedewasaan politik, keberanian untuk memaafkan dan melangkah maju. Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan: apakah ini bentuk manipulasi hukum demi stabilitas politik?

Yang menarik, perhatian publik mulai bergeser. Isu hukum yang sebelumnya menjadi perdebatan kini berubah menjadi pembicaraan tentang dinamika kekuasaan dan arah politik nasional.

Rekonsiliasi Nasional atau Konsolidasi Kekuasaan?
Di balik langkah ini, tampak satu benang merah: rekonsiliasi nasional. Dengan merangkul tokoh dari berbagai latar politik, termasuk yang pernah berseberangan, Presiden menunjukkan pesan kuat: kerukunan bisa menjadi kekuatan.

Banyak pengamat membaca ini sebagai bagian dari upaya menata ulang peta kekuasaan menjelang tahun-tahun krusial dalam politik nasional, termasuk Pilkada dan Pemilu 2029.

Simfoni Politik Tengah Dimainkan
Politik tak pernah hitam-putih. Abolisi dan amnesti bukan sekadar instrumen hukum, melainkan bagian dari narasi besar kekuasaan yang sedang dibangun. Dalam dunia politik, hegemoninya bukan soal perintah langsung, tapi bagaimana narasi disatukan dan dimainkan dalam satu simfoni.

Kini, masyarakat hanya bisa menunggu, apakah ini adalah langkah bijak menuju demokrasi yang lebih matang, atau hanya babak baru dari tarik-menarik kekuasaan yang tak pernah usai? (fir)

The post Abolisi dan Amnesti, Strategi Politik atau Jalan Menuju Rekonsiliasi? appeared first on Gaung Media.

Jokowi memang bukan lagi presiden aktif, tapi pengaruhnya masih kuat. Ia bukan hanya tokoh, tapi simbol politik yang masih punya massa, jejaring, dan yang paling penting akses kekuasaan lewat Gibran, wakil presiden yang kini duduk di posisi strategis.

Dan di situlah sumber ketegangan bermula.

Kenapa Jokowi Jadi Target?
Kita bisa lihat dari data: saat Jokowi memberi sinyal “rambut putih”, elektabilitas Ganjar melonjak. Ketika Gibran dipasangkan dengan Prabowo, elektabilitas mereka langsung meroket dan akhirnya memenangkan Pilpres. Artinya, daya dorong politik terbesar saat ini adalah Jokowi.

Ini yang membuat sebagian elit politik merasa terancam. Bila pengaruh Jokowi bertahan hingga 2029, skenario kemenangan bisa terulang. Maka, cara paling efektif untuk memotong pengaruh itu adalah menyerang simbolnya dari Jokowi lewat isu ijazah, ke Gibran lewat isu pemakzulan.

Isu ijazah dipilih bukan tanpa alasan. Korupsi atau kebijakan sulit diarahkan langsung ke Jokowi. Tapi dengan ijazah, cukup satu narasi dan keraguan bisa menyebar cepat. Padahal UGM dan Bareskrim sudah menyatakan keasliannya. Tapi seperti kata pepatah: keraguan tak butuh bukti, hanya butuh pengulangan.

Gibran, Ancaman Nyata di 2029
Gibran dianggap terlalu muda. Tapi justru itulah yang menakutkan. Ia muda, segar, dan punya warisan legitimasi dari Jokowi. Jika Prabowo tak bisa melanjutkan tugasnya, Gibran otomatis naik jadi presiden dan bisa maju lagi di 2029.

Bagi sebagian pihak, ini skenario buruk yang harus dicegah sejak dini. Maka, Gibran pun diserang. Mulai dari usia, proses pencalonan, hingga wacana pemakzulan.

Siapa yang Diuntungkan?
Kalau pengaruh Jokowi dan Gibran hancur, siapa yang paling diuntungkan? Jawabannya jelas: para pesaing di 2029. Mereka yang sejak awal konsisten menggulirkan narasi ini, baik tokoh oposisi, akademisi, maupun loyalis capres lain bisa jadi tengah memainkan simfoni yang sama.

Bukan berarti semua ini adalah konspirasi, tapi seperti kata Gramsci, hegemoni bisa dibentuk tanpa komando, asal narasinya senada.

Politik Bukan Soal Benar-Salah, Tapi Siapa yang Menang
Dalam politik, kebenaran sering kali dikalahkan oleh persepsi. Dan yang sedang terjadi saat ini adalah perang persepsi, bukan perang data. Di balik isu moralitas, yang dipertarungkan adalah kekuasaan.

Sebagai rakyat, kita perlu jernih melihat. Jangan mudah terseret arus kebisingan politik elite. Karena kalau kita tidak waspada, kita bukan lagi penonton, tapi pion yang dimainkan.

Tugas kita bukan memilih kubu, tapi menjaga nalar. Agar bangsa ini tetap dipimpin oleh akal sehat, bukan oleh gaduh tanpa arah. (fir)

The post Genderang Politik Jokowi: Di Balik Isu Ijazah dan Pemakzulan Gibran appeared first on Gaung Media.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk, Gondo Hariyono, yang turut hadir bersama anggota komisi serta pejabat teknis terkait.

Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti persoalan relokasi lahan yang belum tuntas sejak lima tahun lalu. Sejak 2020, warga di Desa Sambikerep dan Desa Tritik yang terdampak pembangunan bendungan masih menunggu kejelasan tentang tanah pengganti yang dijanjikan pemerintah daerah.

“Rapat kerja ini penting agar kami bisa memantau langsung perkembangan relokasi lahan yang terdampak Bendungan Semantok,” ujar Gondo Hariyono Ketua Komisi III DPRD Nganjuk.

Menurutnya, pemerintah daerah wajib menyelesaikan proses penerbitan sertifikat tanah pengganti secara transparan. “Hak masyarakat harus dipenuhi sesuai perjanjian. Kami ingin memastikan kesiapan administrasi dan keuangan warga sebelum menerima lahan pengganti,” lanjutnya.

Dalam Sidak yang dilakukan, Gondo beserta anggota dewan, dikejutkan dengan fakta bahwa sejak 2020 sampai kini, proses sertifikasi tanah pengganti milik masyarakat belum juga berjalan.

Gondo juga mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mengaku mewakili lembaga selain pemerintah daerah atau DPRD.

“Komisi III hadir untuk mendampingi masyarakat agar hak mereka benar-benar dipenuhi. Jangan mudah percaya pada pihak yang tidak jelas asal-usulnya,” tandasnya.

Selain itu, Komisi III DPRD berkomitmen untuk terus mengawal proses ini melalui koordinasi dengan pihak kecamatan dan perangkat desa. Mereka juga akan memverifikasi ulang data penerima tanah pengganti untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Sementara itu, Jogotirto Desa Sambikerep, Tri Mariyono, menyampaikan terima kasih atas perhatian Komisi III DPRD terhadap warga yang terdampak pembangunan bendungan.

“Kami menantikan kepastian sertifikat tanah sejak 2020. Kehadiran bapak Dewan menjadi harapan kami agar masalah ini segera ada solusinya,” ungkapnya.

Dengan adanya dukungan dari DPRD dan pemerintah daerah, masyarakat berharap proses relokasi dan legalitas lahan pengganti bisa segera selesai secara adil, transparan, dan berpihak kepada warga yang terdampak. (tim/ad)

The post Komisi III DPRD Nganjuk Terjun Langsung Bantu Permasalahan Warga Terdampak Bendungan Semantok appeared first on Gaung Media.

Surabaya, 14/05/ (Gaung media.com)— Semangat kebangsaan menggema di Graha Mahameru Surabaya, dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, yang diselenggarakan pada Rabu (14/5). Acara ini dipandu langsung oleh Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur, Kondang Kusumaning Ayu, S.Psi., dengan menghadirkan narasumber utama Letkol (Purn) TNI AD. Drs. Didik, MAP.

Sosialisasi ini diikuti lebih dari seratus peserta, yang merupakan Purnawirawan POLRI, yang tetap antusias membahas nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pemaparannya, Kondang Kusumaning Ayu menekankan, pentingnya memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap 4 Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia menyampaikan bahwa keutuhan bangsa tidak hanya dijaga oleh generasi muda, tetapi juga terus diperkuat oleh generasi yang telah mengabdi sebelumnya, termasuk para purnawirawan.

“Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Peran Bapak/Ibu tidak berhenti saat pensiun. Justru, masa pensiun adalah kesempatan emas untuk menjadi agent of change dan teladan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Mari bersama sama, sampaikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, jadikan UUD 1945 sebagai rujukan dalam menyikapi dinamika bangsa, terus kobarkan semangat cinta NKRI, dan rawat kebhinekaan sebagai kekuatan bangsa.” tegas Kondang Kusumaning Ayu di hadapan para peserta.

Sementara itu, Letkol (Purn) Didik, MAP. dalam materinya, menyoroti tantangan kebangsaan di era Global dan era digital, serta pentingnya menjaga persatuan, di tengah arus informasi yang semakin masif.
Ia mengajak peserta untuk menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila serta terus menjadi agen perubahan dan pemersatu bangsa, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Acara berlangsung dinamis dan interaktif, dengan banyaknya peserta menyampaikan pandangan dan pertanyaan.
Eko Supriyanto salah satu peserta yang menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini.

“Kami merasa dihargai dan tetap dilibatkan dalam proses pembinaan ideologi bangsa. Berharap kegiatan tidak berhenti hanya di sosialisasi saja tetapi dilanjutkan dalam tindakan nyata. Pesan Bu Kondang sangat menyentuh, bahwa mencintai Indonesia adalah tugas sepanjang hayat,” ujarnya.

Peserta lainnya, Ilham, juga mengaku terinspirasi. “Ini menjadi pengingat bahwa purnawirawan pun tetap punya peran strategis untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa, terlebih atas ancaman non militer” katanya.

Kegiatan ini ditutup dengan ajakan bersama, untuk terus menjaga semangat Nasionalisme dan tidak lengah terhadap tantangan kebangsaan yang terus berubah.
Diakhiri dengan menyanyikan lagu “Padamu Negeri” sebagai wujud komitmen bersama untuk terus mengabdi.
Dengan semangat yang dibangun dalam sosialisasi ini, diharapkan nilai-nilai 4 Pilar MPR RI semakin mengakar kuat, terutama di kalangan purnawirawan yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. (Red)

The post “Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia”: Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Bersama Kondang Kusumaning Ayu, anggota DPD RI di Surabaya appeared first on Gaung Media.

Desa Gejagan, Kecamatan Loceret,Nganjuk juga turut melaksanakan kegiatan Nyadran tersebut pada Minggu(11/5/2025) yang berlangsung di Balai Desa setempat.

Dimulai dengan kirim do’a di makam leluhur Desa Gejagan yakni Mbah Irboyo dan Syaikh Sayyid Muhamad, acara lalu dilanjutkan dengan Kirab Sedekah Bumi yang diarak keliling desa sebagai bentuk syukur atas hasil panen.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono yang hadir dalam acara tahunan tersebut turut serta memeriahkan dengan mengibarkan bendera yang menandakan dimulainya Kirab Sedekah Bumi.

Tatit Heru Tjahjono yang melihat antusiasme penuh dari masyarakat berpesan agar kegiatan Nyadran di Desa Gejagan ini dapat menjadi inspirasi bagi desa lainnya untuk tetap melestarikan budaya walupun dengan anggaran yang diefisienkan.

“Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk seluruh desa agar dapat melaksanakan kegiatan nyadran dengan meriah walaupun kita tau kegiatan ini cukup menguras anggaran, di Desa Gejagan ini Alhamdulillah cukup luar biasa,” ujar Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono.

Sementara itu Kepala Desa Gejagan Dedy Nawan berterimakasih kepada warga yang ikut melaksanakan perayaan ini, dirinya menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat pada perayaan kali ini lebih besar hingga mencapai 70 persen.

“Tadi sekitar 1.200 peserta dari 13 RT ikut dalam arak-arakan sedekah bumi, warga juga menunjukkan rasa nasionalisme mereka dengan bersama mengibarkan bendera merah putih sepanjang 100 meter,” jelas Dedy Nawan.

“Rangkaian acara ini masih berlanjut, malam nanti akan ada pentas seni, dan besoknya pengajian,” imbuhnya.

Acara diakhiri dengan dikumpulkannya kirab hasil bumi di lapangan Irboyo dan diperebutkan oleh warga, meskipun demikian kegiatan ini berlangsung aman dan harmonis hingga ujung acara. (Tim)

The post Ketua DPRD Nganjuk Buka Gelaran Sedekah Bumi Desa Gejagan appeared first on Gaung Media.

Menurut Jianto, kebijakan ini merupakan angin segar bagi perekonomian rakyat kecil yang selama ini terhimpit beban utang. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan negara terhadap sektor-sektor vital yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

“Ini bukan sekadar program ekonomi, tapi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap nasib rakyat kecil. Terutama petani dan nelayan yang selama ini berjasa besar menjaga ketersediaan pangan kita,” ujar Jianto, Kamis (8/5/2025).

Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto melihat langsung bagaimana dampak pandemi, tekanan ekonomi global, dan lemahnya daya beli telah membuat banyak petani dan pelaku UMKM di daerahnya terjerat utang.

Karena itu, menurutnya, kebijakan penghapusan utang sangat tepat dan dibutuhkan. Ia menilai, dengan dihapusnya utang-utang macet tersebut, para pelaku usaha kecil akan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya operasional.

“Ini akan memicu semangat baru. Bukan hanya dalam sisi ekonomi, tapi juga dalam membangun kembali optimisme dan harga diri masyarakat kecil,” tambahnya.

DPC Gerindra Nganjuk, lanjut Jianto, siap mendukung penuh implementasi kebijakan ini hingga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya berhenti di wacana, melainkan benar-benar dirasakan oleh para penerima manfaat.

“Kami akan kawal agar kebijakan ini sampai ke tangan yang tepat, agar dampaknya benar-benar terasa. Harapan kami, ekonomi Nganjuk bisa bangkit dan kesejahteraan rakyat makin meningkat,” pungkas Jianto. (tim/adv)

The post Wakil Ketua DPRD Nganjuk Dukung Penuh Rencana Penghapusan Utang Petani dan UMKM oleh Presiden Terpilih Prabowo appeared first on Gaung Media.

Rapat menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Disnaker Kabupaten Nganjuk, pemilik dan karyawan Apotek Sumber Anom, serta Muhammad Randi—mantan karyawan magang yang ijazahnya sempat ditahan.

Wakil Ketua DPRD, Ulum Basthomi ,S.Ag,M.si. melalui Anggota Komisi I DPRD dari Fraksi PKB, M. Nasikul Koiri Abadi, menyatakan bahwa permasalahan penahanan ijazah Muhammad Randi telah diselesaikan secara damai berkat mediasi dari Disnaker Kabupaten Nganjuk dan pengawas dari provinsi. Termasuk juga penghapusan denda yang sebelumnya sempat dibebankan kepada Randi.

“Pihak Apotek telah berjanji untuk menyelesaikan semua bentuk jaminan pribadi, seperti ijazah, minggu ini, sesuai arahan dari Disnaker Provinsi dan berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur tahun 2025,” tegas Nasikul.

Surat Edaran tersebut melarang perusahaan atau pelaku usaha untuk menahan dokumen pribadi seperti KTP, KK, ijazah, paspor, dan sertifikat milik pekerja. Nasikul menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau implementasinya.

“Kalau di kemudian hari masih ditemukan praktik seperti ini, kami tidak segan memanggil kembali pihak yang bersangkutan,” tambahnya.

Ia juga meminta Disnaker Kabupaten Nganjuk untuk lebih aktif dalam sosialisasi kebijakan tersebut kepada pelaku usaha agar tidak mengganggu iklim investasi di daerah.

Muhammad Randi, usai rapat, menyatakan kepuasannya atas penyelesaian kasus tersebut. Ia mengaku sempat kesulitan saat mengurus ijazahnya secara mandiri, bahkan sempat melibatkan kuasa hukum, namun tanpa hasil.

“Alhamdulillah, sekarang semua hak saya sudah dipenuhi. Saya sangat mengapresiasi kinerja DPRD, khususnya Gus Nasik (M. Nasikul Koiri Abadi), yang cepat tanggap dan membantu hingga masalah ini tuntas,” ujar Randi.

Ia juga menyampaikan bahwa pihak Apotek akhirnya telah mengembalikan ijazahnya langsung ke rumah. (adv/tim)

The post DPRD Nganjuk Gelar RDP Lintas Komisi Bahas Dugaan Kasus Penahanan Ijazah di Apotek Sumber Anom appeared first on Gaung Media.

Menanggapi laporan masyarakat terkait kasus ini, DPRD Nganjuk dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing lintas komisi pada Rabu, 7 Mei 2025, untuk mengusut tuntas persoalan tersebut. Anggota Komisi IV DPRD Nganjuk, Afif Singgih Nur Hasan, menyatakan bahwa hearing ini merupakan langkah lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menindaklanjuti aduan masyarakat.

“Setelah menerima laporan, kami mengusulkan digelarnya hearing bersama antara Komisi I dan Komisi IV,” ujar Afif pada Minggu (4/5/2025).

Afif menekankan pentingnya mendengar keterangan dari berbagai pihak, termasuk karyawan yang bersangkutan, pihak perusahaan, serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk.

“Dengan menghadirkan semua pihak, diharapkan kita bisa memperoleh gambaran menyeluruh dan menemukan solusi terbaik,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, M. Fauzi Irwana, juga menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga selesai.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang ketenagakerjaan yang salah satu isinya melarang penggunaan dokumen pribadi seperti ijazah sebagai jaminan kerja.

“Ijazah adalah dokumen penting yang tidak seharusnya ditahan, karena itu dapat menghambat seseorang untuk mencari pekerjaan lain,” jelas Fauzi.

Ia menambahkan bahwa merujuk pada Perda Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016, penahanan ijazah merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fauzi pun mengingatkan seluruh perusahaan di Kabupaten Nganjuk agar tidak melakukan penahanan dokumen pribadi milik pekerja.

“Ini bukan urusan utang-piutang, melainkan hubungan kerja. Oleh karena itu, tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya. (adv/tim)

The post DPRD Nganjuk Tanggapi Dugaan Penahanan Ijazah oleh Apotek Sumber Anom, Jadwalkan Rapat Dengar Pendapat appeared first on Gaung Media.

Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, Kalangan Dosen, Mahasiswa dari Uniiversitas Negeri Malang dan Univ. Brawijaya serta kalangan masyarakat umum wilayah Kota Malang.

Dalam paparannya, Kondang menegaskan pentingnya penghayatan sosialisasi empat Pilar di daerah pemilihan adalah dalam rangka manifestasi tanggung jawab Anggota MPR untuk membangun daerah agar seluruh penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai sebagaimana terdapat pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Kondang juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa.

“Dalam keberagaman, kita memiliki kekuatan untuk membangun bangsa ini. Jangan biarkan perbedaan memecah belah, tetapi jadikan sebagai potensi besar untuk kemajuan bersama,” tambahnya.

Salah satu nara sumber DR Akhirul Aminulloh (Ketua Laboratorim Pancasila UM) yang sering disapa mas Irul juga menekankan bahwa nilai-nilai ini harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Kita tidak boleh hanya menghafal 4 Pilar, tetapi juga mengimplementasikannya dalam tindakan sehari-hari. Mari bersama-sama lenyapkan kesakitannya dan bangkitkan kesaktiannya,” ujar Mas Irul dengan penuh semangat, merujuk pada semangat kebangkitan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman.

Acara ini juga diisi dengan sesi dialog interaktif, di mana masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan pertanyaan terkait implementasi nilai-nilai kebangsaan di tingkat lokal.

Kondang menjawab dengan lugas dan memberikan solusi nyata bagi berbagai permasalahan yang dihadapi.
Salah satu peserta, DR. Wayan dari UB, menyatakan apresiasinya terhadap acara ini.

“Terimakasih buat Ibu Kondang yang telah memfasiltasi acara sosialisasi ini, dan usul untuk Pemerintah mebuat kebijakan penerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sejak usia dini dengan media kekinian terutama dalam proses pendidikan.” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya 4 Pilar MPR dalam memperkokoh fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus menjaga keutuhan NKRI.

Acara diakhiri dengan menyanyikan bersama lagu Padamu Negeri dengan khidmad dan rasa syukur.

The post Sosialisasi 4 Pilar MPR Bersama Anggota DPD RI Kondang Kusumaning Ayu, S.Psi.: “Rajut Kebersamaan, Bumikan Pancasila” appeared first on Gaung Media.

Acara ini dihadiri oleh seratus lebih pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta akademisi. Kegiatan yang berlangsung hangat dan interaktif ini menghadirkan Dr. Agus Dwi Sasono, SE. M.Si., Ak. seorang pakar ekonomi kerakyatan, sebagai narasumber utama.

Dalam sambutannya, Ibu Kondang menegaskan pentingnya mendengarkan secara langsung suara masyarakat pelaku ekonomi, khususnya UMKM, sebagai bagian dari tanggung jawabnya di Komite I DPD RI yang turut membidangi otonomi daerah dan urusan masyarakat.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Dalam situasi apapun, mereka tetap bertahan dan bahkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Kita di DPD RI berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang adil dan berpihak pada mereka,” ujar Ibu Kondang.

Dr. Agus Dwi Sasono dalam pemaparannya menyoroti tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini, mulai dari akses permodalan, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, hingga keterbatasan digitalisasi serta perilaku pelaku UMKM sendiri.

“Ekonomi kerakyatan yang berkeadilan bukan hanya slogan, tapi harus menjadi kerangka nyata dalam kebijakan. Negara harus hadir melalui regulasi yang berpihak dan keberpihakan anggaran yang konkret,” papar Dr. Agus.

Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan langsung aspirasi dan harapannya. Salah satu peserta, Awig Kusumawati, pelaku usaha hasil pertanian dari Lowokwaru, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kegiatan ini.

“Kami merasa didengar. Biasanya kami hanya bisa mengeluh di antara sesama pedagang, tapi kali ini bisa langsung bicara ke wakil rakyat. Harapan kami, tidak hanya sosialisasi tetapi juga ada pendampingan nyata yang berkelanjutan, bukan cuma pelatihan satu-dua kali,” ujar Awig.

Senada dengan itu, Ibu Eni Baron, pengusaha kuliner dari Blimbing, menambahkan:

“Masalah terbesar kami sekarang bukan cuma modal, tapi juga pemasaran. Kami butuh jaringan dan promosi. Pemasaran sering menjadi penghalang buat saya yang gaptek ini. Saya senang bisa menyampaikan ini langsung ke Ibu Kondang, apalagi jika ada program yang berkelanjutan buat saya.” Ujar Eni

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin Ibu Kondang dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Hasil dari serap aspirasi ini akan menjadi masukan dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional, khususnya dalam mendorong arah pembangunan ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan tentunya berkeadilan. (Red)

The post Serap Aspirasi Pelaku UMKM, Mbak Kondang Ingin Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan appeared first on Gaung Media.