Hasil penyidikan Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk mengungkap bahwa Hendra Wahyu Saputra mencairkan anggaran APBDes dari tahun 2022 hingga 2024. Namun, dana yang dicairkan dari Bank Jatim sepenuhnya berada dalam penguasaan Hendra Wahyu Saputra dan tidak diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan terkait untuk pelaksanaan program desa.

Hendra Wahyu Saputra diduga mengelola sendiri anggaran pembangunan tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan terkait. Akibatnya, Pelaksana kegiatan terkait tidak menerima sebagian anggaran yang seharusnya mereka kelola guna melaksanakan kegiatan Desa Ngepung.

Selain itu, Hendra Wahyu Saputra memerintahkan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan kenyataan, melainkan disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk mendukung SPJ fiktif ini, mereka juga membuat bukti dukung (nota/kuitansi) palsu dan membuat stempel toko untuk memberikan kesan asli.

Berdasarkan Laporan Hasil Sementara Audit Investigatif atas Pengelolaan APBDes Desa Ngepung, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp398.509.628,52 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh dua sen). Kerugian ini masih bersifat sementara dan dapat berubah nantinya berdasarkan pendalaman proses penyidikan.

Penahanan sementara terhadap tersangka HENDRA WAHYU SAPUTRA dilakukan selama 20 (dua puluh) hari sejak 4 Juni 2025 hingga 23 Juni 2025 di Rutan Kelas IIB Nganjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Ibu Ika Mauluddhina S.H., M.H., CSSL, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Bapak Yan Aswari, S.H., M.H., guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Kejaksaan Negeri Nganjuk berkomitmen penuh untuk terus memberantas tindak pidana korupsi dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, khususnya di tingkat desa, demi kesejahteraan masyarakat. (tim)

The post Kejaksaan Negeri Nganjuk Tahan Kepala Desa Ngepung Dalam Kasus Dugaan Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2022-2024 appeared first on Gaung Media.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk, Gondo Hariyono, yang turut hadir bersama anggota komisi serta pejabat teknis terkait.

Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti persoalan relokasi lahan yang belum tuntas sejak lima tahun lalu. Sejak 2020, warga di Desa Sambikerep dan Desa Tritik yang terdampak pembangunan bendungan masih menunggu kejelasan tentang tanah pengganti yang dijanjikan pemerintah daerah.

“Rapat kerja ini penting agar kami bisa memantau langsung perkembangan relokasi lahan yang terdampak Bendungan Semantok,” ujar Gondo Hariyono Ketua Komisi III DPRD Nganjuk.

Menurutnya, pemerintah daerah wajib menyelesaikan proses penerbitan sertifikat tanah pengganti secara transparan. “Hak masyarakat harus dipenuhi sesuai perjanjian. Kami ingin memastikan kesiapan administrasi dan keuangan warga sebelum menerima lahan pengganti,” lanjutnya.

Dalam Sidak yang dilakukan, Gondo beserta anggota dewan, dikejutkan dengan fakta bahwa sejak 2020 sampai kini, proses sertifikasi tanah pengganti milik masyarakat belum juga berjalan.

Gondo juga mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mengaku mewakili lembaga selain pemerintah daerah atau DPRD.

“Komisi III hadir untuk mendampingi masyarakat agar hak mereka benar-benar dipenuhi. Jangan mudah percaya pada pihak yang tidak jelas asal-usulnya,” tandasnya.

Selain itu, Komisi III DPRD berkomitmen untuk terus mengawal proses ini melalui koordinasi dengan pihak kecamatan dan perangkat desa. Mereka juga akan memverifikasi ulang data penerima tanah pengganti untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Sementara itu, Jogotirto Desa Sambikerep, Tri Mariyono, menyampaikan terima kasih atas perhatian Komisi III DPRD terhadap warga yang terdampak pembangunan bendungan.

“Kami menantikan kepastian sertifikat tanah sejak 2020. Kehadiran bapak Dewan menjadi harapan kami agar masalah ini segera ada solusinya,” ungkapnya.

Dengan adanya dukungan dari DPRD dan pemerintah daerah, masyarakat berharap proses relokasi dan legalitas lahan pengganti bisa segera selesai secara adil, transparan, dan berpihak kepada warga yang terdampak. (tim/ad)

The post Komisi III DPRD Nganjuk Terjun Langsung Bantu Permasalahan Warga Terdampak Bendungan Semantok appeared first on Gaung Media.

Tak hanya konsisten meraih opini tertinggi, Nganjuk juga mencetak prestasi luar biasa dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dengan persentase penyelesaian sebesar 96,28%, Nganjuk menempati peringkat kedua tertinggi se-Jawa Timur, tepat di bawah Kabupaten Magetan (97,34%). Angka ini menunjukkan capaian yang jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 92,37%, yang sendiri sudah lebih baik dari rerata nasional.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini dilakukan pada Senin, 27 Mei 2025, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, dalam agenda penyerahan gelombang III bersama 14 kabupaten/kota lainnya. Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, hadir langsung untuk menerima laporan tersebut dari Plh. Kepala Perwakilan BPK Jatim, yang turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Bupati yang akrab disapa Kang Marhaen tersebut juga mengapresiasi seluruh pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, menurutnya, penghargaan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan.

“Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, apresiasi setinggi-tingginya atas peran seluruh pihak di lingkungan Pemkab Nganjuk” ujar Kang Marhaen

Capaian ini menegaskan bahwa Nganjuk tidak hanya mampu mempertahankan kepercayaan publik, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. (tim)

The post Pemkab Nganjuk Peroleh Delapan Kali Berturut-turut Raih WTP appeared first on Gaung Media.

Dalam unggahan tersebut, pelapor menyatakan bahwa pihak sekolah mengancam akan menahan ijazah jika SPP belum dilunasi, bahkan meminta siswa untuk bekerja terlebih dahulu guna melunasi tunggakan.
“Assalamualaikum Pak, nama saya… dari SMAN 1 Kertosono, Jawa Timur. Pak, pihak sekolah saya mengancam bahwa jika saya belum bisa melunasi uang SPP, ijazah saya akan ditahan dan saya disuruh untuk bekerja terlebih dahulu dan menyisihkan gaji untuk membayar SPP. Baru ijazah saya diberikan. Tolong bantuannya Pak,” demikian isi pesan yang kemudian viral.

Dalam caption unggahannya, pemilik akun menegaskan bahwa Wakil Gubernur Emil Dardak telah mengimbau agar tidak ada lagi penahanan ijazah dengan alasan apapun.
“Info terakhir dari Bang Wagub Jatim @emildardak bahwa sudah tidak boleh lagi ada penahanan ijazah. Tapi masih ada laporan masuk kepada kami @teambroron. Semoga bisa segera ditindaklanjuti. Warga Jatim silakan berkomentar apabila masih ada penahanan ijazah, study tour, atau pungli dalam bentuk apapun,” tulis akun tersebut.

Menanggapi aduan itu, Wakil Gubernur Emil Dardak melalui akun Instagram resminya @emildardak menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Terima kasih atas informasinya @tiaramadhnst, kami akan segera tindaklanjuti,” tulisnya.

Tak berselang lama, pada Jumat pagi (23/5/2025), Emil kembali memberikan pembaruan melalui kolom komentar di unggahan tersebut. Ia menyampaikan bahwa seluruh ijazah lulusan tahun 2024 dari SMAN 1 Kertosono telah didistribusikan.
“Izin update ya Mba @tiaramadhnst –> hasil cek, ijazah di SMAN 1 Kertosono sudah terdistribusi semua untuk lulusan tahun 2024. Jika aduan yang masuk berkaitan dengan siswa/i yang baru akan lulus tahun ini atau selanjutnya, kami tegaskan tidak boleh ada pungutan wajib apapun baik itu dinamakan SPP/iuran/infaq wajib, dll. Pihak kepala sekolah sudah kami minta menegaskan hal ini. Nah, kalau ada info lebih lanjut yang bisa dijapri ke kami, akan kami telusuri lebih lanjut. Terima kasih Mba Tiara,” tegas Emil. (dri)

The post Wakil Gubernur Jatim Soroti Dugaan Penahanan Ijazah Siswa SMAN 1 Kertosono Nganjuk appeared first on Gaung Media.

Rapat berlangsung pada Rabu, 21 Mei 2025, di ruang rapat DPRD Kabupaten Nganjuk. Hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPRD Jianto, S.H., Ketua Komisi I Drs. Harianto, M.Si., Ketua Komisi II Suprapto, S.Pd., S.H., M.H., serta seluruh anggota dari kedua komisi.

Selain dari legislatif, rapat juga menghadirkan sejumlah perwakilan dari pihak eksekutif, antara lain Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala DPMPTSP, Kepala Satpol PP, Kabag Hukum Setda, serta Kepala BPD Jatim Cabang Nganjuk.

Tujuan utama rapat adalah mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, rapat juga bertujuan menyusun langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan PAD Kabupaten Nganjuk.

Wakil Ketua DPRD Jianto menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras dalam meningkatkan PAD yang dinilai belum mencapai target. Ia menyebut masih terdapat celah kebocoran dalam sistem yang harus segera dibenahi.

“Masih banyak potensi kebocoran yang perlu ditutup agar PAD bisa maksimal. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya,” ujar Jianto.

Sementara itu, Ketua Komisi I Harianto mengungkapkan bahwa fokus utama rapat gabungan kali ini adalah meminimalkan kebocoran di sektor pajak dan retribusi. Ia menekankan perlunya pembenahan regulasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Rapat hari ini belum menghasilkan keputusan final. Kami akan mengundang kembali pihak-pihak terkait untuk menyusun regulasi yang lebih tepat sasaran,” kata Harianto.

Beberapa isu yang disoroti dalam rapat di antaranya adalah pemasangan tiang milik provider di sepadan jalan milik pemerintah daerah serta pengelolaan retribusi atas aktivitas galian C di wilayah Nganjuk. Harianto menekankan pentingnya penegakan aturan dan pemberlakuan retribusi terhadap penggunaan fasilitas umum tersebut.

“Tiang-tiang di lahan milik pemkab seharusnya berizin dan dikenai retribusi, begitu pula dengan tambang galian C. Kami mendesak pemerintah daerah untuk bersikap aktif dan tegas dalam hal ini,” ujarnya.

Harianto yang merupakan politisi Partai Demokrat juga mengungkapkan adanya selisih signifikan antara potensi dan realisasi retribusi dari tiang provider internet, yang diperkirakan mencapai Rp350 juta namun hanya sekitar Rp100 juta yang masuk ke kas daerah.

“Ke depan, kami akan melibatkan Dinas PUPR dan Komisi III DPRD Nganjuk untuk membahas secara lebih teknis dan konkret terkait langkah-langkah meminimalkan kebocoran PAD,” pungkasnya. (Tim/adv)

The post DPRD Nganjuk Soroti Potensi Kebocoran Pajak Daerah dalam Rapat Gabungan Komisi appeared first on Gaung Media.

Dua Raperda yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Periode 2025-2029 dan Raperda tentang Desa tersebut, dinilai sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Nganjuk lima tahun kedepan, hal tersebut juga sesuai dengan 15 Program Prioritas Bupati yang berfokus pada peningkatan aspek Pendidikan,Kesehatan, dan Infrastruktur.

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan, penyempurnaan Raperda RPJMD Periode 2025-2029 tersebut sudah sesuai dengan konteks, isi, dan prosedur yang ada, sedangkan Raperda tentang Desa terdapat 17 pasal yang direvisi, 7 pasal tambahan dan 2 pasal penjelasan.

“Hari ini kita Paripurna membahas yang pertama kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan tentang Desa, tidak ada masalah di RPJMD, semua sesuai dengan konteks, isi, dan prosedur, sedangkan ada 17 revisi pasal di Raperda tentang Desa,” jelas Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kab.Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, menjelaskan bahwa setelah kedua Raperda tersebut disempurnakan dan disahkan, selanjutnya akan dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk sebelumnya. (Tim)

The post DPRD Nganjuk Gelar Rapat Paripurna, Bahas Hasil Penyempurnaan 2 Raperda appeared first on Gaung Media.

Menurut hasil assessment lanjutan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Nganjuk, pergerakan tanah tersebut diakibatkan oleh hujan deras dan buruknya cuaca di Kabupaten Nganjuk beberapa hari terakhir, dampak dari longsornya tanah di wilayah tersebut, material tanah yang terbawa longsor menyebar hingga 61.184 meter persegi atau 6,1 hektar luasnya, dengan tinggi 595 meter dari mahkota longsor hingga titik terakhir persebaran material.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk Gunarto, menjelaskan bahwa walaupun sudah terjadi longsor sebesar itu, masyarakat tetap dihimbau agar tidak mendekati area tersebut karena sampai saat ini, tanah di wilayah tersebut masih mengalami pergerakan yang berpotensi menimbulkan longsor susulan.

“Kami dari BPBD dan didampingi Forkopimcam, tadi sudah melakukan assessment untuk mencari solusi atas kejadian ini, kami juga sudah menghimbau agar masyarakat tidak ada yang mendekat ke area longsoran, karena masih ada potensi longsor susulan,” Jelas Gunarto.

Walaupun tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, BPBD Kab.Nganjuk tetap menghimbau agar masyarakat tetap menjaga jarak dari lokasi kejadian, terlebih saat cuaca masih belum membaik, sangat besar potensi terjadi kembali longsor susulan. (Tim)

The post Tanah Longsor di Ngetos, BPBD Nganjuk Sebut Ada Potensi Longsor Susulan Lagi appeared first on Gaung Media.

Dalam acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang digelar pada Selasa (20/05/2025) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kabupaten Nganjuk dianugerahi penghargaan sebagai Terbaik IV dalam kategori Pemerintah Kabupaten/Kota atas kinerja keanggotaannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. (HC) Hj. Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak kepada Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, yang turut hadir dalam upacara sebagai penerima penghargaan.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini mengusung semangat persatuan, cinta tanah air, serta penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa.

Di momen yang penuh makna ini, penghargaan yang diterima Kabupaten Nganjuk menjadi penegas atas konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam menyajikan layanan informasi hukum yang lengkap dan terpercaya melalui JDIH.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras seluruh tim. Ini sekaligus menegaskan kembali prestasi yang pernah kita raih. Pada tahun 2023 lalu, kita juga mendapatkan penghargaan yang sama,” ujar Bupati Marhaen, yang akrab disapa Kang Marhaen, usai menerima penghargaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Marhaen didampingi oleh beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Nganjuk, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Samsul Huda serta Kabag Hukum Sutrisno.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah kabupaten/kota serta Sekretariat DPRD se-Jawa Timur yang telah menunjukkan kinerja optimal dalam menyediakan layanan informasi hukum melalui sistem JDIH.

Diharapkan, penghargaan ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan informasi hukum yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat. (Tim)

The post Melesat! Kabupaten Nganjuk Raih Penghargaan Terbaik IV atas Kinerja JDIH Jawa Timur 2025 appeared first on Gaung Media.

Peringatan ini menjadi momentum penting untuk menanamkan kembali semangat nasionalisme dan tekad dalam mengemban tugas-tugas kepolisian yang berperan vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ditemui setelah upacara, Kapolres Nganjuk mengatakan bahwa tema tahun ini menjadi pengingat agar seluruh elemen bangsa, termasuk jajaran kepolisian, bersatu dan bangkit bersama demi memperkuat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, saya mengajak seluruh anggota Polres Nganjuk untuk menumbuhkan kembali semangat juang, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Kebangkitan nasional bukan hanya simbol sejarah, tapi juga pemicu agar kita bangkit dengan profesionalisme dan pengabdian terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

Upacara ini juga menjadi bentuk penghormatan atas semangat para pendiri bangsa yang mengedepankan persatuan, serta menjadi refleksi atas peran strategis Polri dalam mendukung pembangunan nasional.

Wakapolres Nganjuk KOMPOL Andria Diana Putra, S.E., M.H. menambahkan bahwa nilai-nilai kebangkitan harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja yang semakin humanis.

Kapolres berharap, semangat kebangkitan nasional dapat menjadi landasan moral bagi seluruh jajaran Polres Nganjuk dalam memperkuat solidaritas, menjaga keamanan, serta memberikan pelayanan prima demi mewujudkan Indonesia yang kuat dan maju.(Tim)

The post Polres Nganjuk Gelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional, Kapolres Tekankan Semangat Pengabdian appeared first on Gaung Media.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, dan dihadiri oleh pejabat terkait serta perwakilan dari seluruh desa/kelurahan se-kabupaten Nganjuk.

Dalam rapat ini, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menekankan tentang pentingnya koperasi desa guna meningkatkan kemandirian ekonomi serta mendorong tumbuhnya usaha mikro di tingkat desa.”Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Dikelola dari, oleh, dan untuk desa,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut menyepakati tahapan pembentukan koperasi yang meliputi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), proses notarisasi, pengajuan legalitas ke Kemenkumham, dan finalisasi pendirian.

Seluruh desa dan kelurahan diwajibkan menyiapkan dokumen administrasi, seperti berita acara rapat pendirian, susunan pengurus dan pengawas, rekap modal, serta salinan KTP dan NPWP para pendiri.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan melakukan pemantauan serta pendampingan teknis harian di setiap desa, bekerja sama dengan Notaris (NPAK). Sementara itu, BPKAD Nganjuk akan membantu proses penerbitan NPWP bagi pengurus dan pengawas koperasi.

“Dengan kolaborasi lintas sektor, kita optimis Kopdes Merah Putih segera terbentuk dan menjadi pilar ekonomi kerakyatan di Nganjuk,” pungkas Bupati.

The post Pemkab Nganjuk Genjot Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih appeared first on Gaung Media.