Nganjuk (Gaungmedia.com)– Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyoroti dugaan penahanan ijazah oleh pihak SMAN 1 Kertosono, Nganjuk. Dugaan ini mencuat setelah sebuah aduan dari seseorang yang mengaku alumni sekolah tersebut diunggah ke media sosial Instagram oleh akun @brorondm dan @tiaramadhnst pada Kamis (22/5/2025).
Dalam unggahan tersebut, pelapor menyatakan bahwa pihak sekolah mengancam akan menahan ijazah jika SPP belum dilunasi, bahkan meminta siswa untuk bekerja terlebih dahulu guna melunasi tunggakan.
“Assalamualaikum Pak, nama saya… dari SMAN 1 Kertosono, Jawa Timur. Pak, pihak sekolah saya mengancam bahwa jika saya belum bisa melunasi uang SPP, ijazah saya akan ditahan dan saya disuruh untuk bekerja terlebih dahulu dan menyisihkan gaji untuk membayar SPP. Baru ijazah saya diberikan. Tolong bantuannya Pak,” demikian isi pesan yang kemudian viral.
Dalam caption unggahannya, pemilik akun menegaskan bahwa Wakil Gubernur Emil Dardak telah mengimbau agar tidak ada lagi penahanan ijazah dengan alasan apapun.
“Info terakhir dari Bang Wagub Jatim @emildardak bahwa sudah tidak boleh lagi ada penahanan ijazah. Tapi masih ada laporan masuk kepada kami @teambroron. Semoga bisa segera ditindaklanjuti. Warga Jatim silakan berkomentar apabila masih ada penahanan ijazah, study tour, atau pungli dalam bentuk apapun,” tulis akun tersebut.
Menanggapi aduan itu, Wakil Gubernur Emil Dardak melalui akun Instagram resminya @emildardak menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Terima kasih atas informasinya @tiaramadhnst, kami akan segera tindaklanjuti,” tulisnya.
Tak berselang lama, pada Jumat pagi (23/5/2025), Emil kembali memberikan pembaruan melalui kolom komentar di unggahan tersebut. Ia menyampaikan bahwa seluruh ijazah lulusan tahun 2024 dari SMAN 1 Kertosono telah didistribusikan.
“Izin update ya Mba @tiaramadhnst –> hasil cek, ijazah di SMAN 1 Kertosono sudah terdistribusi semua untuk lulusan tahun 2024. Jika aduan yang masuk berkaitan dengan siswa/i yang baru akan lulus tahun ini atau selanjutnya, kami tegaskan tidak boleh ada pungutan wajib apapun baik itu dinamakan SPP/iuran/infaq wajib, dll. Pihak kepala sekolah sudah kami minta menegaskan hal ini. Nah, kalau ada info lebih lanjut yang bisa dijapri ke kami, akan kami telusuri lebih lanjut. Terima kasih Mba Tiara,” tegas Emil. (dri)
