Gaung Media Ekonomi Bisnis Akhirnya BPR Wijaya Kusuma Dicabut Perizinannya.

Akhirnya BPR Wijaya Kusuma Dicabut Perizinannya.


GaungMedia.com Kediri, 4 Januari 2024.Walau upaya penyelamatan terhadap BPR Wijaya Kusuma yang beralamat di jl. Cokroaminoto No. 45 Kejuron kecamatan Taman kota Madiun Jawa Timur oleh OJK /Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Desember 2023, OJK menetapkan BPR Wijaya Kusuma dalam
status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah
memberikan waktu yang cukup kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi BPR untuk melakukan upaya penyehatan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019
tentang Perubahan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status
dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, akan tetapi Pemegang Saham BPR
tidak dapat menyehatkan BPR dimaksud.
Tentu upaya tersebut diharapkan pihak BPR Kusuma Wijaya mampu bangkit dari persoalan ini, sehingga dapat memberikan tugas dan pelayanannya kepada nasabah yang selama ini bermasalah.
Dimana sebelumnya, Pada 18 Juli 2023, OJK telah menetapkan BPR Wijaya Kusuma dalam status

pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan jangka waktu 12 bulan dengan
pertimbangan tidak memenuhi tingkat permodalan dan tingkat kesehatan
sebagaimana ketentuan.

Namun upaya tersebut tidak membawa dampak yang positif, sehingga
Anggota Dewan Komisioner OJK memutuskan dengan menerbitkan ,Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024
tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma,
mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma (BPR Wijaya Kusuma) yang
beralamat di Jl. Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program
Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor Nomor 29/ADK3/2023 tanggal 22
Desember 2023 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi Koperasi BPR Wijaya
Kusuma, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan
penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.
Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 38 POJK di atas,
melakukan pencabutan izin usaha BPR Wijaya Kusuma. Dengan pencabutan izin
usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi
sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan.
Secara umum kondisi perbankan nasional dalam kondisi stabil dengan profil risiko
yang terjaga. Pencabutan izin usaha BPR Wijaya Kusuma merupakan bagian dari
proses pengawasan OJK sesuai ketentuan yang berlaku untuk terus membangun
industri perbankan yang sehat, kuat dan melindungi konsumen.
OJK mengimbau nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di
Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(Red)